ICEES Fasilitasi Pertemuan Internal untuk Penyusunan Naskah Akademik RUU Migas

ICEES Fasilitasi Pertemuan Internal untuk Penyusunan Naskah Akademik RUU Migas

FGD Internal NA RUU Migas

“Migas adalah cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Kekayaan migas harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Semoga UU Migas yang baru nantinya akan lebih bermutu dan membawa kebaikan bagi rakyat Indonesia”

icees.co – Serangkaian focus group discussion(FGD) dalam rangka penyusunan Naskah Akademik RUU Migas telah dilakukan oleh tim pengkaji yang terdiri dari berbagai kalangan akademisi di ITS. FGD tersebut merupakan sumbangsih ITS sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam upayanya untuk meningkatkan peran pengelolaan minyak dan gas untuk pemerataan akses energi ke berbagai penduduk kepulauan serta mendongkrak kinerja industri dan ekonomi nasional.Dalam rangkaiankegiatan tersebut, Indonesian Counterpart for Energy and Environmental Solutions (ICEES) turut berkontribusi dalam memfasilitasi pertemuan internal timpengkaji yang dilaksanakan selama periode Maret hingga Oktober 2016. Selainitu ICEES juga berperan dalam memberikan masukan kepada stakeholder terkait agar Naskah Akademik RUU Migas sebagai target luaran dari kajian tersebut sesuai dengan harapan pengelolaan energi nasional yang lebih baik.

Naskah Akademik ini diharapkan menjadi masukan yang lebih komprehensif terhadap Pemerintah dan DPR terkait revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Beberapa pasal dalam UU tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan UUD 1945.Hasil dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik RUU Migas ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi arah bangsa dan negara melalui tata kelola energi, khususnya minyak dan gas bumi, yang dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Sebagaimana diketahui, negara yang memiliki hak penuh terhadap pertambangan mengusahakan kegiatan migas terhadap operator dalam dan luar negeri. Khusus untuk pemenuhan hak masyarakat domestik akan energi, negara melimpahkan tugas tersebut kepada BUMN dalam melakukan distribusi ke seluruh penjuru Indonesia. Tantangan dalam hal ini adalah melaksanakan kegiatan distribusi ke daerah-daerah kepulauan melalui jalur laut membutuhkan biaya tinggi, sehingga berdampak pula terhadap kenaikan harga BBM. Namun hal tersebut kontras terhadap pengusahaan migas di sektor hulu yang didominasi industri luar negeri. Nampak terjadi kesenjangan prioritas kebijakan negara terhadap kebutuhan energi nasional terhadap pelaku industri dalam negeri(BUMN) dan asing. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih kepada kegiatan pengusahaan migas yang bertumpu untuk memenuhi kesejahteraan rakyat akan energi.

Terdapat beberapa hal yang telah dirumuskan melalui diskusi internal hingga menjadi Naskah Akademik RUU Migas. Seperti amanah konstitusi yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945, kondisi keenergian nasional saat ini ditinjau dari hulu hingga hilir, berbagai kajian baik secara saintifik maupun yuridis, hingga review peraturan dan perundang-undangan mengenai tata kelola minyak dan gas bumi. Ketua tim pengkaji, Prof. Mukhtasor, meyakini bahwasistem pengelolaan migas dan Indonesia dapat dilaksanakan sesuai tujuan bernegara, seperti dikutip melalui laman republika.co.id, “Migas adalah cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Kekayaan migas harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Semoga UU Migas yang baru nantinya akan lebih bermutu dan membawa kebaikan bagi rakyat Indonesia”, ujarnya.(m)

Sumber :

https://www.its.ac.id/berita/100834/en

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/10/31/ofwrza382-its-susun-naskah-akademik-ruu-migas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »