PENGEMBANGAN ENERGI LAUT

PENGEMBANGAN ENERGI LAUT

Sumber Artikel: http://www.den.go.id/index.php/news/readNews/314

Bandung, (23/06) Ada dua persoalan keenergian yang melatarbelakangi pentingnya pengembangan energi laut Indonesia. Pertama, pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia, dimana kurang lebih 80 juta penduduk belum mendapatkan akses listrik, terutama mereka yang tinggal di wilayah kepulauan, terpencil dan perbatasan. Kedua, fluktuasi harga minyak dunia dan beban alokasi APBN, dimana lebih dari Rp. 200 Trilyun dialokasikan untuk subsidi bahan bakar minyak. Dalam konteks tersebut, Asosiasi Energi Laut Indonesia (ASELI) bekerja sama dengan Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Geologi  Kelautan  –  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral (PPPGL-KESDM) menyelenggarakan Lokakarya Percepatan Pengembangan Energi Laut pada tanggal 20 – 22 Juni 2012 di Bandung Giri Gahana Golf and Resort.

“Pengembangan energi laut memang belum akan menjadi solusi jangka pendek, satu atau dua tahun ini. Namun demikian, sejak sekarang Pemerintah perlu mempersiapkan agar energi laut segera dapat menjadi bagian dari solusi keenergian nasional, sebagai bagian dari program  diversifikasi  sumber  energi.  Jika  tahun  depan  pilot  percontohan  dan  program perintisan energi arus dan energi gelombang sudah bisa dimulai, maka dalam lima tahun mendatang bisnis energi laut ini akan berkembang pesat”, demikian disampaikan oleh Prof. Dr. Mukhtasor, Anggota Dewan Energi Nasional sekaligus Ketua Asosiasi Energi Laut Indonesia (ASELI).

Lokakarya ini mempertemukan para pelaku dunia usaha dan pemerintah serta pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat dukungan implementasi pemanfaatan energi laut di Indonesia. Lokakarya juga mengidentifikasi kesiapan lokasi untuk pengembangan energi laut, serta kesiapan dan keekonomian teknologi energi laut baik dari dalam maupun luar negeri. Lokakarya diikuti oleh perwakilan atau undangan dari berbagai kementerian terkait, lembaga penelitian, dunia usaha dan perguruan tinggi. Beberapa pemerintah daerah yang memiliki potensi energi laut juga hadir dan turut membahas bersama strategi percepatan agar energi laut dapat dimanfaatakan di daerah-daerah.

Menurut Mukhtasor, strategi implementasi energi laut dapat menempuh double tracks. Pertama, mendorong pemanfaatan teknologi dalam negeri, yaitu pembangkit listrik skala kecil, untuk memperluas akses listrik di pedalaman dan/atau pulau-pulau terpencil. Pembangkit listrik arus  laut  dan  gelombang  laut  skala  20-100  KW  dapat  diproduksi  oleh  produsen  nasional. Strategi Kedua, menjalin kerja sama internasional untuk implementasi energi laut skala menengah dan besar agar energi laut dapat memperkecil ketergantungan kita kepada bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah dapat membuat program perintisan pembangkit listrik arus laut, dimulai dengan pembangunan pilot percontohan 1 MW lebih dulu, dan setelah sukses diamati dalam tiga tahun, kapasitas tersebut dapat ditingkatkan menjadi 20-50 MW per lokasi. Setelah itu, dunia usaha akan ramai mengikuti jejak untuk berbisnis dalam industri yang baru ini.

“Untuk mencapai hal tersebut, Asosiasi Energi Laut Indonesia meminta kepada Pemerintah agar tidak saling menunggu dalam pengembangan energi laut. Sejak sekarang Pemerintah  perlu  mengeluarkan  panduan  yang  jelas  tentang  kewenangan  perizinan  dalam bisnis   energi   laut,   harga   listrik   energi   laut,   serta   mempercepat   terwujudnya   pilot percontohan.”, demikian Mukhtasor melanjutkan.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Herman Darnel Ibrahim, mantan Direktur PLN dan juga Anggota Dewan Energi Nasional menambahkan, “dalam konteks pembuatan peta jalan perintisan dan pengembangan energi laut perlu dilakukan pemilihan lokasi (short-list) yang potensial dalam pengembangan energi arus laut dan gelombang laut, pemilihan produk teknologi serta pemberian indikasi range biaya produksi”.

Dalam  usaha  mempecepat  implementasi  energi  laut  tersebut,  sejumlah  isu  terkait dengan regulasi, standard dan kesiapan rantai industri juga dibahas. Ir. Subaktian Lubis, M.Sc dari Puslitbang Geologi Kelautan – Kementerian ESDM, menjelaskan “ASELI sebagai mitra pemerintah turut berupaya melakukan inisiasi dan mediasi dengan kementerian terkait diantaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Kementerian Kelautan dan  Perikanan  (KKP),  sehingga  jika  diperlukan  dapat  menjadi  masukan  bagi  penyusunan regulasi, standarisasi dan sertifikasi pengembangan energi laut”.

ON/DEN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »